Kebijakan moneter memiliki peran dan
fungsi. Adapun peran dan fungsi kebijakan moneter adalah sebagai berikut.
Peran
Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter berperan dalam menciptakan kondisi perekonomian di antaranya
sebagai berikut.
1. Mempertahankan iklim investasi
Dengan tingkat inflasi yang rendah, maka iklim investasi akan tetap hidup. Jika
inflasi rendah, suku bunga bank juga cenderung rendah. Rendahnya suku bunga
bank akan mendorong orang untuk melakukan investasi atau usaha baru.
2. Memperluas kesempatan kerja
Kebijakan moneter dapat menciptakan iklim kondusif bagi berlangsungnya berbagai
kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi membutuhkan tenaga kerja. Adanya
kegiatan ekonomi berarti pula memperluas kesempatan kerja.
3. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi
Keadaan ekonomi yang kondusif memungkinkan terjadinya pertumbuhan ekonomi.
Adanya kestabilan nilai kurs mata uang serta kestabilan harga barang dan jasa
sangat dibutuhkan para investor atau pengusaha dalam menjalankan kegiatan
ekonomi. Kegiatan ekonomi yang berjalan baik menciptakan pertumbuhan ekonomi
yang tinggi.
4. Memperbaiki kondisi neraca pembayaran
Neraca pembayaran nasional dikatakan baik jika mengalami surplus atau nilai
ekspor melebih nilai impor. Untuk mencapai kondisi tersebut, kebijakan moneter
yang terkait dengan mata uang atau nilai kurs sangat diperlukan. Kebijakan
moneter dapat mempertahankan stabilitas kurs maupun menurunkan ke tingkat yang
diinginkan. Dengan suatu tingkat kurs tertentu, diharapkan barang-barang
produksi dalam negeri akan bisa lebih murah dibanding produk dari negara lain.
Kondisi ini meningkatkan daya saing produk dalam negeri sehingga pada akhirnya
akan memperbesar volume ekspor (menciptakan neraca pembayaran yang surplus).
5. Menjaga kestabilan nilai kurs mata uang
Untuk menjaga agar nilai kurs mata uang stabil sesuai yang diharapkan, maka
Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter berupa operasi pasar terbuka. Dalam
keadaan apabila nilai kurs mata uang rupiah merosot tajam dibanding dollar
Amerika Serikat, maka Bank Indonesia melakukan intervensi pasar dengan menjual
dollar.
6. Menjaga kestabilan harga barang dan jasa
Masyarakat membutuhkan keadaan dimana harga barang dan jasa tetap stabil
sehingga dapat menjalankan usahanya. Untuk menciptakan keadaan seperti itu,
maka Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan moneter berupa menaikkan atau
menurunkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Tujuan kebijakan ini
adalah untuk menurunkan atau menaikkan jumlah uang yang beredar (JUB). Apabila
harga barang dan jasa naik terus-menerus (tidak stabil) maka Bank Indonesia
menaikkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia agar jumlah uang yang beredar
berkurang sehingga laju kenaikan harga barang dan jasa dapat dikurangi.
7. Menurunkan laju inflasi
Apabila terjadi inflasi yang tinggi, Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan
moneter untuk menurunkan jumlah uang yang beredar (JUB). Untuk menurunkan
jumlah uang yang beredar, kebijakan moneter yang diambil dapat berupa menaikkan
atau menurunkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau pun dengan
kebijakan moneter lainnya yaitu reserve requirements. Untuk
menurunkan laju inflasi berarti jumlah uang yang beredar harus dikurangi. Untuk
itu, dengan kebijakan reserve requirements, Bank Indonesia menetapkan kenaikan
cadangan minimum dari bank-bank umum.
Fungsi Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter berfungsi sebagai instrumen/cara untuk mempengaruhi
perekonomian. Kebijakan moneter sebagai sebuah cara, dipergunakan untuk
mencapai tujuan/sasaran ekonomi yang diharapkan, di antaranya adalah untuk
mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi pengangguran, memperbaiki neraca
pembayaran yang defisit, dan menjaga stabilitas nilai uang.
Kebijakan fiskal memiliki peran dan
fungsi dalam mengatur kestabilan perekonomian. Adapun peran dan fungsi
kebijakan fiskal adalah sebagai berikut.
Peran
Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal berperan memengaruhi keadaan perekonomian agar berjalan dengan
lebih baik. Hal ini dilakukan dengan cara memperbesar atau pun memperkecil
pengeluaran pemerintah (G), penerimaan pajak (Tx) dan jumlah transfer oleh
pemerintah (Tr).
Peranan kebijakan fiskal antara lain sebagai berikut.
1) Menurunkan tingkat inflasi
Untuk menurunkan tingkat inflasi, pemerintah dapat
mengambil kebijakan fiskalberupa tindakan memperkecil pengeluaran pemerintah.
Untuk memperkecil pengeluaran, tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah
adalah dengan menunda atau membatalkan proyek-proyek pemerintah yang telah
direncanakan sebelumnya. Dengan pembatalan atau penundaan tersebut, maka jumlah
uang yang beredar di masyarakat tidak bertambah banyak sehingga laju inflasi
dapat dikurangi/diturunkan. Kebijakan fiskal lainnya adalah dengan mengurangi
atau meniadakan transfer pemerintah (Tr). Yang dimaksud transfer pemerintah
adalah pengeluaran tanpa balas jasa langsung, misalnya bantuan bencana alam,
beasiswa pelajar, bantuan kepada rakyat miskin dan subsidi. Dengan mengurangi
atau meniadakan transfer pemerintah (Tr), maka laju pertambahan uang yang
beredar di masyarakat dapat dikendalikan sehingga laju inflasi juga dapat
dikurangi.
2) Meningkatkan produk domestik bruto
Untuk meningkatkan produk domestik
bruto, pemerintah dapat mengambil kebijakan fiskal yaitu memperbesar
pengeluaran pemerintah (G). Untuk memperbesar pengeluaran pemerintah (G), dapat
dilakukan dengan merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang
didanai APBN. Dengan adanya proyek-proyek tersebut maka terjadi permintaan
barang dan jasa. Adanya permintaan barang akan mendorong adanya produksi oleh
masyarakat. Selain itu, kebijakan fiskal lainnya yang dapat meningkatkan produk
domestik bruto adalah peningkatan transfer pemerintah (Tr). Transfer pemerintah
(Tr) berupa bantuan bencana alam, beasiswa pelajar, bantuan kepada rakyat
miskin dan subsidi dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang pada gilirannya
meningkatkan permintaan barang maupun jasa, yang akhirnya mendorong kegiatan
produksi oleh pengusaha.
3) Mengurangi tingkat pengangguran
Untuk mengurangi tingkat
pengangguran, pemerintah dapat mengambil kebijakan fiskal, yaitu memperbesar
pengeluaran pemerintah (G) dan memperbesar transfer pemerintah (Tr) berupa
subsidi kepada pengusaha, pengurangan pajak terhadap pengusaha dan sebagainya.
Pengeluaran pemerintah untuk mendanai proyek-proyek pembangunan membutuhkan
jasa tenaga kerja, dengan demikian pengangguran dapat dikurangi. Proyek-proyek
tersebut membutuhkan beraneka macam barang misalnya batu, pasir, batu bata,
semen, peralatan, dan sebagainya. Semua kebutuhan tersebut disediakan oleh
masyarakat (pengusaha) yang pastinya menggunakan tenaga kerja.
4) Meningkatkan pendapatan masyarakat
Pengeluaran pemerintah (G) misalnya
proyek pembangunan jalan, jembatan, gedung pemerintah, pembelian barang berupa
peralatan kantor, rumah sakit, militer memberikan pendapatan kepada masyarakat
karena semuanya itu melibatkan tenaga kerja serta memberikan keuntungan pada
pengusaha. Penyedia (supplier) bahan bangunan mendapat keuntungan saat dilaksanakan
proyek pembangunan jalan, jembatan, dan gedung pemerintah. Pedagang peralatan
kantor, peralatan rumah sakit dan peralatan militer mendapat keuntungan saat
pemerintah melakukan pembelian barang.
Fungsi Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal merupakan kebijakan dalam mengelola keuangan negara yaitu yang
terdapat pada pos penerimaan dan pos pengeluaran negara dalam APBN. Dalam pasal
3 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa APBN
mempunyai sejumlah fungsi, yakni :
• Fungsi otorisasi
Anggaran
negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang
bersangkutan.
• Fungsi perencanaan
Anggaran
negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun
yang bersangkutan.
• Fungsi pengawasan
negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
• Fungsi alokasi
Anggaran
negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber
daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
• Fungsi distribusi
Kebijakan
anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
• Fungsi stabilisasi
Anggaran
pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan
fundamental perekonomian